SPI - Sebagai sebuah satker yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana diperkenankan dalam PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat, tentunya ditujukan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya-upaya menggali potensi bisnis pun dilakukan agar tercipta peningkatan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU. Hal ini perlu dilakukan karena kedepan BLU diharapkan dapat mengurangi tingkat ketergantungan pendanaannya dari APBN (DIPA), dan oleh karenanya perlu langkah-langkah strategis yang aman dalam artian telah terlindungi lewat aturan-aturan khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kabar baik pun datang mengingat kini telah terbit PMK 136 tentang Pengelolaan Aset Pada BLU yang terbit 14 September 2016 lalu. PMK ini diharapkan dapat melengkapi dan menguatkan PMK 78 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Dalam PMK 136/2016 telah diuraikan secara detail bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan sebuah satker BLU, kerjasama operasional (KSO) dan kerjasama sumber daya manusia/manajemen (KSM) sehingga diharapkan persoalan-persoalan yang muncul terkait kerjasama pada satker BLU dapat terpecahkan. (ady cahyadi). Bagi anda yang ingin membaca PMK 136 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset BLU silakan download pada link berikut: https://goo.gl/qGkHQl