Sabang  - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Nur Syam, M.Si menyampaikan bahwa dalam 5-10 tahun kedepan tata kelola PTKIN tidak hanya cukup good governance melainkan bergerak ke arah smart governance. Ciri-ciri PTKIN dengan pola smart governance adalah tidak bertumpunya pendanaan perguruan tinggi hanya pada APBN yang diterima, tetapi bergerak pada pendanaan dari hasil-hasil usaha (unit bisnis) dan juga hasil kerjasama sivitas akademika perguruan tinggi dengan dunia usaha. "Pendanaan PTKIN khususnya yang berstatus BLU diharapkan tidak lagi bertumpu kepada APBN tetapi bergeser pada hasil-hasil usaha dan kerjasama dengan industri (perusahaan)", ujar Nur Syam yang didampingi Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenag, Syihabuddin Latief dalam acara Implementasi Remunerasi PTAN BLU Kemenag Tahun 2016 yang berlangsung di Hotel Mercure, Sabang Jakarta Pusat. Untuk menuju era smart governance diharapkan peran optimal dari seorang Wakil Rektor 2 dalam membaca peluang usaha dan bisnis, bekerja sama dengan industri dalam rangka mengembangkan potensi-potensi pendanaan bagi PTKIN. Dalam kesempatan tersebut dipaparkan pula optimalisasi peran Dewan Pengawas pada satker PTKIN BLU. (ady cahyadi)